Gerakan Aksi Damai Aktivis PAL Indonesia Desak KPK Periksa Menteri Perhubungan RI

Jakarta, www.koranpelopor.id. - Para Aktivis yang tergabung dalam Persatuan Aktivis LSM (PAL) Indonesia gelar aksi damai untuk mendesak KPK agar segera memeriksa Menteri Perhubungan RI, Budi Karya Sumadi dalam kasus dugaan korupsi di Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA), Kementerian Perhubungan RI yang menangkap sepuluh orang bawahan nya, namun diketahui hingga saat ini KPK belum juga memeriksa Sang Menteri, hal tersebut sebagaimana disampaikan Kordinator lapangan (Korlap) Aksi Damai, Suhardi ," Kami mendatangi KPK hanya ingin memastikan keseriusan KPK untuk memeriksa Menhub RI, ini penting agar tidak ada kesan KPK tebang pilih," ungkapnya. (Rabu, 6/3).         

Bahkan Suhardi juga selama ini tetap mendukung KPK untuk menangkap para koruptor yang terlibat. Sementara itu Ketua Forum Jateng Gayeng (FJG) , Kyai Ahmad Robani Albar menilai KPK dengan segala kewenangannya dipastikan  bisa memeriksa dengan segera Menteri Perhubungan RI," Insya Allah Menhub bisa segera diperiksa, karena yang bertanggungjawab dalam kasus korupsi ini tentunya atasan nya, makanya saya yakin Dia bakal diperiksa ," ungkap Robani yang juga Advokat senior ini.

Selanjutnya Robani pun saat diterima bersama 3 (tiga) perwakilan lainnya menyampaikan bahwa pemeriksaan Menhub RI sudah sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Apalagi kasus dugaan korupsi perkeretaapian ini juga tidak hanya kasus di Jawa Tengah, tapi juga ada dugaan korupsi lain nya di Sulawesi dan Sumatra yang di duga tidak sesuai perencanaannya.

Bahkan terbaru ada juga proyek Perkeretaapian di Ibukota Nusantara yang juga tidak sesuai study kelayakannya," Kami hanya ingin menyelamatkan keuangan negara dari para koruptor yang hanya untuk kepentingan pribadi dan kroninya. Ini kan di biaya uang rakyat, makanya harus di selamatkan dan korupsi harus di bongkar ke akar-akarnya ," imbuh Kyai Robani penuh semangat.

Sebagaimana informasi yang dapat dihimpun Media ini, dugaan kasus korupsi di Kementerian Perhubungan RI paska KPK melakukan OTT kasus suap dalam Proyek Kereta Apj di Jawa Tengah yang dalam perkembangannya pihak KPK telah menangkap sepuluh para pelakunya. namun hingga kini Sang Menterinya masih belum diperiksa KPK RI ," Beberapa saksi mengungkapkan terindikasi ada keterlibatan atasannya dalam kasus ini, makanya kami desak KPK ," pungkas Robani. 

( Tim / FF )